Mendorong terwujudnya tata kepemerintahan lokal yang demokratis

Sekilas hasil seminar dan lokakarya dalam mewujudkan "democratic local governance"

di Bima tanggal 28 April 2009

Seminar dan Lokakarya “Menciptakan Ruang dan Membuka Peluang untuk Mewujudkan Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis di Kabupaten Bima dan Dompu telah terselenggara pada tanggal 28 April 2009 di Bima. Semiloka ini menjadi dasar bagi ACCESS Tahap II di kabupaten Bima dan Dompu dalam mendukung terwujudnya tata kepemerintahan lokal demokratis. Kegiatan ini terbagi dalam dua sesi kegiatan. Sesi pertama adalah seminar yang dihadiri oleh 58 peserta (L 25 P 34) baik dari pemerintah kabupaten Bima dan Dompu maupun organisasi - organisasi masyarakat sipil. Pada sesi selanjutnya adalah kegiatan lokakarya untuk merumuskan rekomendasi-rekomendasi dalam melakukan perubahan di kabupaten Bima dan Dompu.

Ely Mahmudah, Sekjen DPA dan sekretaris eksekutif Kaukus Perempuan NTB, dalam presentasinya mengulas strategy meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan untuk mewujudkan TKLD. Tema ini mengambil pelajaran dari sejarah Islam melalui Piagam Madinah yang digunakan sebagai representasi perwujudan good governance sehingga mampu menjamin keterlibatan kelompok marjinal. Disadari bahwa semangat reformasi yang disadari sebagai dasar dari demokratisasi dan otonomi daerah membuka peluang bagi gerakan civil society untuk mengambil bagian dalam proses perubahan. Ia menggarisbawahi bahwa perempuan harus mengambil ruang-ruang yang sudah terbuka melalui kerja-kerja kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Ia mengambil contoh pada isu-isu perdagangan perempuan atau isu-isu sosial lainnya. Pentingnya kolaborasi dan inisiasi terhadap kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan terus menerus melakukan pendidikan kritis di semua level adalah solusi yang ia tawarkan.

Pada pembicaraan selanjutanya, I Nyoman Oka, dari Mitra Samya Mataram mengawali dengan pertanyaan mengenai keberlanjutan pembangunan dan instumen yang benar-benar menjadi ruang partisipasi bagi warga. Selanjutnya Oka memaparkan pengalamannya dalam mengembangkan dan menerapkan salah satu instrument perencanaan partisipatif. Pengalaman tersebut ternyata mampu mendorong tata kepemerintahan yang demokratis di tingkat desa. Menurutnya, CLAPP sebagai instrument perencanaan mampu memfasilitasi warga menjadi bagian proses-proses yang partisipatif dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa. Melalui pendekatan ini warga, khususnya perempuan dan orang miskin menjadi terbiasa melakukan analisis jender, analisis kemiskinan dan mengartikulasikan kebutuhannya sehingga program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhannya. Terbukanya ruang tersebut juga mampu mendorong pemahaman bersama bahwa kemiskinan bukan soal sederhana yang terkait dengan pendapatan semata, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan hak-hak dasar warga, aspirasi atau suara warga dan dengan hak warga untuk memberikan pandangan, input, solusi untuk mereka sendiri. Apabila ada ruang, warga memiliki cara pandang terhadap kemiskinan.

Dalam kesempatanyang sama, Paul Boon - Program Direktur ACCESS Tahap II yang didaulat sebagai pembicara selanjutnya, mengawali pemaparannya dengan menegaskan intisari dari program ACCESS Tahap II, yaitu “warga dan organisasi warga berdaya untuk melakukan interaksi aktif dengan pemerintah lokal dalam upaya meningkatkan hasil-hasil pembangunan di 16 kabupaten di Kawasan Timur Indonesia”. Pernyataan tersebut telah digarisbawahi sebagai konsekwensi dari ACCESS I dalam melanjutkan mandat khusus untuk memastikan orang miskin, perempuan, kaum muda dan kelompok marjinal lainnya yang sebelumnya kurang terlibat menjadi lebih optimal peran mereka sehingga rasa memiliki muncul disemua tingkat serta proses pembangunan benar-benar partisipatif. ACCESS juga menyatakan dengan tegas bahwa fokus dalam mendorong perubahan perilaku dan pendekatan berbasis asset dipercaya menjadi salah satu strategy dalam mendorong keberlanjutan program-program pembangunan. Oleh karena itu tata kepemerintahan yang demokratis harus dimulai dalam diri individu, dalam rumah tangga, dalam organisasi, dalam pemerintahan dan dalam interaksi dinamis antar actor. Perubahan perilaku ini diharapkan mampu menjamin system yang dibangun semakin hari semakin baik dalam memastikan kebijakan untuk tujuan kemakmuran warga.

Dalam session berikutnya, tiga narasumber dari pemerintah yakni kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan narsumber tamu dari kabupaten Lombok Tengah membagi pembelajaran dalam proses-proses pembangunan yang mereka miliki. Lalu Mohammad Amin, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah menegaskan empat strategy engagement yang berhasil dijalankan di kabupaten Lombok Tengah antara pemerintah daerah, donor, organisasi masyarakat sipil dan warga, khususnya orang miskin dan perempuan. Strategy yang diusung adalah pemberdayaan di tingkat desa, menciptakan ruang agar suara orang miskin dan perempuan dapat dikomunikasikan kepada pelaksana tata pemerintahan, melembagakan pembelajaran, dan membangun kolaborasi dengan stakeholder kunci di tingkat kabupaten. Keberhasilan ini karena didukung oleh saling mempercayai, komitmen masing-masing dan kesamaan visi terhadap pencapaian perubahan yang diinginkan bersama.

Mohammad Ja’far - kepala BAPPEDA kabupaten Bima menyajikan pengalamannya dalam mendorong TKLD dengan menggarisbawahi keberhasilannya dalam mendorong pelayanan publik bidang kesehatan. Pembelajaran yang diangkat mengenai pelayanan Rumah sakit Daerah yang mampu meningkatkan mutu pelayanannnya yang kemudian berhasil di replikasikan di empat puskesmas. Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitasi sustem pemerintahan BAPPEDA menegaskan bahwa sendiri sangat terbuka untuk melihat ulang dan berkolaborasi dengan donor maupun OMS dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan lokal yang demokratis. Sementara itu Ibu Hajah Nafisah dari BPP& KB memaparkan program-program pembangunan di kabupaten Dompu, khususnya terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan program-program pemberdayaan perempuan yang dirasa cukup berhasil.

Pada sesi lokakarya yang berlangsung setengah hari, mampu membawa peserta dari kabupaten Bima dan Dompu berhasil mengidentifikasi potensi dan asset yang sudah dimiliki oleh masing-masing kabupaten untuk mewujudkan tata kepemerintahan lokal yang demokratis (TKLD). Catatan tersebut menjadi dasar bagi peserta dalam merancang rekomendasi untuk meningkatkan sukses yang mereka miliki baik dalam mendorong partisipasi warga dalam proses pembangunan, transparansi, akuntabilitas dan penyebaran informasi, pelayanan publik yang bermutu serta mendorong tegaknya keadilan sosial dimana kualutas hidup orang miskin, perempuan, orang muda dan kaum marjinal lainnya menjadi lebih baik. - ACCESS NTB - Sumbawa.